Selamat Tinggal Penunggak Pajak!

 YUMMI  #17
Yuk Membaca & Menulis
Selamat Tinggal Penunggak Pajak!
“Adanya potensi gagal repatriasi dana program pengampunan pajak atau tax  Amnesty mencapai 29 trilliun” – DJP, Tempo 29/3/17
Pernyataan dari DJP tersebut dikeluarkan setelah periode Tax Amnesty berakhir. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program Tax Amnesty yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan kita yaitu Sri Mulyani pada tahun 2016 lalu tidak memberikan dampak yang besar pada revolusi pajak di Indonesia. Memang, Pemerintah Indonesia saat ini telah melaksanakan berbagai cara untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui berbagai bidang.
Faktanya, Faisal Basri dalam tulisannya di Kompasiana (4/1/17) mengungkapkan bahwa program amnesti pajak terbukti tidak mampu menambha kekurangan penerimaan pajak pada APBN 2016. Sekalipun sudah ditambah dengan pembayaran tebus, penerimaan pajak hanya Rp 1.284 triliun atau 83,4% dari target APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539 triliun. Artinya amnesti pajak yang dilakukan oleh kementrian keuangan pada sepanjang 2016 dan berakhir Maret 2017 tidak berhasil dengan sukses.
Maka, kementerian keuangan telah merilis ide pelaksana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu No 1/2017 tentang Akses Data Keuangan untuk dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 70/2017 yang berlaku pada 31 Mei 2017. Menurut Perpu No 1/2017 tentang akses data keuangan untuk perpajakan bahwa lembaga keuangan harus menyerahkan data nasabah ke Ditjen Pajak.
Sistemnya akan terjadi jika Anda memiliki uang senilai Rp 200 juta atau lebih di rekening, maka lembaga keuangan akan serahkan data Anda ke Ditjen Pajak. Aturan tersebut akan berlaku dan penyampaian maksimal April 2018. Dalam era global, sistem ini sudah banyak digunakan oleh 47 Negara Yuridiksi di dunia pada tahun 2018. Sistem ini dinamakan Automatic Exchange of Information (AEoI).
AEoI adalah standar global baru yang berguna untuk mengurangi peluang penghindaran pajak. Sistem kerja AEoI adalah pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di sebuah negara. Pertukaran data keuangan tersebut dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara yang tergabung di AEoI akan menerima dan mengirimkan informasi awal. Dengan adanya prinsip AEoI muncul solusi terbaik untuk para pemegang saham diperlakukan secara adil. Seperti yang diungkapkan oleh Faisal Basri (1/4/17) di Kompasiana, bahwa pendapatan amnesti pajak dari dana repatriasi hanya terkumpul sekitar 147 triliun dari target 1000 triliun atau sekitar 15% dari target. Sungguh perbedaan yang besar.
Dana repatriasi ini adalah dana-dana milik warga Indonesia yang berada di aur negeri seperti uang korupsi, penggelapan pajak, pajak under-invoicing Sports, over-invoicing imports,  dan pelarian modal (Capital flights) yang destinasi dari pos net errors  and ommisions dalam neraca lembaran. Bentuknya pun beragam, yang berupa aset fisik maupun finansial. Dan dengan adanya AEoI orang-orang yang menggelapkan dananya keliar negeri pun akan sulit untuk mengelak dari pembayaran pajak.
Sistem AEoI ini juga membantu para investor untuk lebih melihat jumlah para pembayar pajak yang taat pada suatu bank. Bahasa mudahnya, para nasabah bank memiliki aset diatas Rp 200 juta akan dikirimkan datanya ke DJP dan akan langsung dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan aturan yang ada. Jika misal itu perusahaan, tidak ada batasan dan semua harta akan dilaporakn ke DJP. Tidak perlu takut juga, karena dalam perppu 1/2017 sudah diatur bahwa pegawai DJP pun harus menjaga kerahasiaan data nasabah dengan sebaik-baiknya agar data tidak tersebar ke seluruh daerah.
AEoI atau pengungkapan data nasabah di Indonesia bisa menjadi salah satu solusi terbaik untuk revolusi perpajakan di Indonesia. Diharapkan sistem AEoI ini bisa dikembangkan terus supaya bisa menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Sistem AEoI bisa menjauhkan dari penggelapan uang dan segala jenis kejahatan pajak yang ada di dalam negeri maupun luar negeru. Sistem ini perlu terus dikawal dan diwujudkan  agar bisa menciptakan Indonesia dengan pembayar pajak yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu menunjukkan penurunan.
Pengungkapan Pajak bisa kita sebut dengan *“Selamat tinggal penunggak Pajak!”* karena memang data nasabah akan langsung diberikan ke DJP dan ditarik langsung sesuai dengan pajak yang harus dia bayarkan. Semoga, ini merupakan revolusi pajak terbaik dan Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju lagi kedepannya. Semangat para generasi muda!
Ditulis oleh :
Umma Sa’idah
Sumber :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *