PRESS RELEASE Kajian Umum Ekonomi [KUE #2]

Oleh: Bagus Tito Wibisono (Ketua BEM UNJ 2016)

PRO KONTRA PEMINDAHAN IBU KOTA

Kajian Umum Ekonomi #2 dilaksanakan pada Selasa, 9 Mei 2017 di Kampus A UNJ Gd. N ruang 104-105 pada pukul 16.00 s.d. 17.40 WIB.

Pemindahan ibukota wacana yang tidak salah karena di Indonesia sendiri sudah melakukan tiga kali pemindahan ibukota. waktu zaman mempertahankan kemerdekaan Pemindahan ibu kota yang pertama adalah pemindahan dari Jakarta ke Yogyakarta, lalu ke Bukit Tinggi dan ke Aceh.

Perlu diketahui bahwa ibukota wajib memiliki kantor-kantor pemerintahan serta kedutaan besar Negara lain, Karena dahulu masih keadaan Negara yang baru membangun, jadi pemindahan ibu kota tidak diiringi dengan pembangunan ulang kantor-kantor tesebut.

Dalam rancangan pemindahan ibukota dari Jakarta ke palangkaraya banyak aspek dalam mengkaji pemindahan ibukota yang akan diulas dibawah ini. Selain di palangkaraya ada argument untuk pemindahan di jonggol, Palembang, Bandar lampung, karawang, purwokerto. Perlu diketahui bahwa Ide untuk memindahkan ibukota ke Palangkaraya sudah ada sejak jamannya Presiden Soekarno. Bahkan beliau sudah merancang tata kota agar cocok menjadi ibukota. Wacana ini muncul pada tahun 1957 saat Soekarno meresmikan Palangkaraya sebagai ibukota Kalimantan Tengah

Dari segi biografis, Jakarta memang bukan tempat yang strategis untuk mengontrol satu Negara yaitu Indonesia, wacana memindahkan ibukota ke palangkaraya adalah hal yang bagus karena secara biografis berada pada titik tengah Negara Indonesia dan mampu menjangkau semuanya.

Pusat perekonomian Indonesia saat ini di pulau jawa, bahkan hingga 80% berada di Jabodetabek. Jadi segala hal akan berputar di pulau jawa sehingga mindset masyarakat daerah di luar jawa merantau ke daerah pulau jawa. Tidak ada alasan melarang untuk imigrasi, karena distribusi ataupun pembagian alur ekonomi itu tidak sampai ke mereka. Dari segi geografis titik tengah indonesia di palangkaraya, mengapa ibukota akan dipindahkan ke palangkaraya? Harapannya adalah pembagian alur ekonomi itu akan merata

Pulau jawa menjadi trend center yang luar biasa karena sejarah masa lalu kospirasi dengan walisongo dan perjanjian antara soekarno rusia dan cina tentang jawa serta pergerakannya. Dari kolonialisme pun jawa di design untuk menjadi pusat pemerintahan. Serta yang lain seperti sumatera menjadi perkebunan, Kalimantan untuk perhutanan namun Sulawesi, Maluku, papua tidak diperhatikan.

Pak soekarno pernah berkata “ jawa itu masa lalu, Kalimantan masa kini dan papua masa depan”

Jangan sampai pemindahan ibukota berada di pulau jawa lagi, karena jawa sudah cukup arogan dengan latar belakang sejarah.

Dari segi sosial, Harus mengetahui grand design pemindahan ibukota, apakah indonesia akan dibuat seperti US yang setiap kota memiliki ciri khas atau identitas tertentu Atau seperti Malaysia yang pemindahan ibukota nya antara pusat Administari Negara dan kedutaannya berbeda kota. Jika Jakarta tetap menjadi pusat perputaran ekonomi terbesar di Indonesia akan membahayakan, karena sampai saat ini media dan pusat ekonomi masih berpusat hanya di pulau Jawa serta pulau-pulau lain seperti diabaikan.  Jadi harus menyiapkan tata kelola kota.

Gubernur Kalimantan tengah pun sudah siap jika adanya pemindahan ibukota ke Palangkaraya dan sudah menyiapkan 300 Ha untuk membuka lahan. Jika seperti itu, dibutuhkan izin Rancangan  tata kelola dan wilayah untuk melegalkan kegiatan itu. Namun sampai saat ini pemerintah belum ada kajian tentang mau seperti apa jika palangkaraya menjadi ibukota.

Ketika 300 Ha akan dibangun adakah jaminan pemerintah untuk tidak menebang hutan? padahal belum dijadikan ibukota, setiap harinya Kalimantan menghabiskan sebesar dua lapangan bola hutan untuk ditebang. Hal ini menjadi pertanyaan dan pertimbangan, saat ini sudah banyak orang utan yang kehilangan tempat tinggal dan menimbulkan orang utan lebih emosi sehingga bisa saja menyerang manusia hal ini sangat membahayakan juga dapat mengancam populasi orang utan.

Kalimantan merupakan pulau yang stabil tidak ada gunung api dan jarang terkena gempa bumi serta tsunami, harusnya masyarakat memperoleh ketenangan namun banyak yang melakukan penebangan hutan menyebabkan daerah itu mengalami kebanjiran. Ketika seperti itu, akan dibuka lahan dimana lagi untuk pemindahan ibukota padahal lahan dipalangkaraya milik adat bukan pemerintah. Banyak suku berada di pulau Kalimantan, suku terbesar di palangkaraya adalah suku Dayak yang menyebabkan di palangkaraya merupakan pertanahan adat. Sebelum dibuka lahan menjadi ibukota, setiap suku melakukan peperangan antar suku untuk mendapatkan lahan jika seperti itu kalau ada pembukaan lahan untuk ibukota akan menimbulkan konflik agrarian serta menjadi konflik horizontal.

Pembangunan infrastruktur, otomatis jika akan ada pemindahan ibukota, pasti yang akan dibangun terlebih dahulu adalah gedung pusat pemerintahan Negara dan gedung gedung kedutaan besar Negara asing. Ketika infrastruktur di palangkaraya dapat diatasi, apakah pusat perekonomian dapat berpindah? Karena mindset orang Indonesia adalah merantaulah ke kota besar yaitu Ibukota, jadi akan ada Imigrasi. Siapkah pemerintah untuk menghadapi kepluralan masyarakat karena sudah banyak suku dan adat di Palangkaraya, jika tidak ada komunikasi yang baik dengan masyarakat asli akan menimbulkan konflik horizontal serta menyebabkan orang asli palangkaraya terpinggirkan dari orang pendatang yang lebih modern.

Ranah sosial pendidikan, Kalimantan tengah merupakan peringkat ke-5 terendah dalam hal kualitas pendidikan. Jika ada pemindahan ibukota di palangkaraya menyebabkan perubahan segi pendidikan lebih baik, tetapi siapkah menghadapi pluralisme untuk berdaya saing imigran yang memiliki kompeten yang baik dan sudah modern dengan keadaan pemakaian teknologi? hal ini akan menimbulkan neokolonialisme contoh orang betawi yang banyak ditemukan tinggal dipinggiran kota bekasi karena sudah merasa terpinggirkan seperti orang yang sudah berusia lanjut. Di pulau jawa peringkat kualitas pendidikan yang baik saja masih dapat menyebabkan orang asli terpinggirkan apalagi dikalimantan tengah yang kualitas pendidikannya rendah akan menimbulkan lebih terpinggirkan, hal ini harus di antipasi dengan pendidikan yang harus lebih baik terlebih dahulu. Jika hal tersebut terjadi, ada dua kemungkinan yaitu orang asli terpinggirkan atau perperangan namun ditengahi dengan negosiasi.

Dari segi Ekonomi, pemindahan ibukota bukan hal aneh karena sudah dilakukan di Indonesia maupun Negara lain dan Jakarta terlihat sudah tidak dapat menampung atau ibukota yang sudah tua seharusnya ada pemindahan ibukota, banyak faktor kenapa harus dipindahkan dan ka Bagus pun setuju jika ibukota dipindahkan namun harus melihat segi geografisnya yang strategis untuk menjangkau seluruh pulau yang ada di Indonesia, tata kelola yang harus baik dan melihat aspek sosial. Jika ibukota akan dipindahkan ke Kalimantan akankah kuat menerima pembangunan gedung-gedung pencakar langit dan rela kehilangan hutan-hutan, di Jakarta saja setiap harinya mengalami penurunan daratan. Ada hal yang menarik dari statement pak Jokowi yaitu “pemindahan ibukota tidak mengganggu APBN”. Karena APBN terbesar didapat dari pajak dan 20% di alokasikan ke pendidikan, namun masih banyak yang terbengkalai atau pembangunan yang kurang merata apalagi jika APBN dijadikan sebagai anggaran pemindahan ibukota.

Dan bapenas menyarankan untuk kerjasama swasta artinya akan ada kepemilikan swasta, hal ini ka Bagus tidak setuju. Jika akan melakukan kerjasama swasta dalam investasi maka Indonesia akan memiliki banyak hutang. Membangun ibu kota memerlukan biaya yang besar tetapi sampai saat ini pemerintah belum merilis anggarannya dan mudah mudahan akan di rilis pada tahun ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *