Pendidikanku Berlari Tanpa Kaki

YUMMI  #7
Yuk Membaca & Menulis

“Pendidikan itu memanusiakan manusia” kata-kata yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut membuat saya berpikir tentang keadaan pendidikan Indonesia saat ini.  Harusnya pendidikan bisa mensejahterahkan warga negara. Harusnya pendidikan hadir untuk membantu seluruh warga negara Indonesia.

Uraian mengenai arah dan kebijakan nasional, selanjutnya merujuk kepada sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud terutama pada Nawacita nomor 5, yang berbunyi: “meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia”. Sungguh sebuah cita-cita yang mulia. Cita-cita yang di kemukakan oleh Bapak Presiden Jokowi ini sangat indah. Akan tetapi pertanyannya, dalam 2 tahun kepemimpinan beliau ini apakah sudah terealisasi?

Rumusan pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas pasca putusan MK, yakni “Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, (Depkeu, 2008:1). Jika mengacu pada putusan di atas kita boleh saja mengatakan, bahwa dengan adanya UU tersebut, upaya pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab dalam membiayai pendidikan (minimal 20% dari APBN dan APBD) semakin mudah, karena alokasi dana sebesar 20% itu sudah termasuk gaji tenaga pendidik (guru dan dosen). Sebenarnya yang jadi soal bukan mudah atau tidaknya, tetapi terkait nasib pendidikan itu sendiri. Sebab seperti yang diketahui bersama, bahwa gaji pendidik memiliki porsi yang besar dalam alokasi penganggran pendidikan, sehingga hal ini akan membuat anggaran pendidikan untuk pos-pos lain semakin menipis.

Pada realisasinya, pendidikan Indonesia saat ini seperti berlari tanpa kaki. Maksud dari kalimat ini adalah,pendidikan Indonesia di ekspektasikan untuk mendapatkan APBD sebesar 20%. Harusnya APBD 20% ini bisa menjadi acuan pendidikan Indonesia untuk berjalan menjadi lebih baik. Tetapi, pendidikan di Indonesia berjalan tanpa kaki ini. Mengapa bisa disebut seperti ini?

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya DKI Jakarta saja yang telah menjalankan amanat konstitusi. 33 provinsi yang lain masih tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Dari data di atas, diketahui juga, bahwa provinsi Papua merupakan provinsi yang paling kecil mengalokasikan anggaran pendidikannya dalam APBD (murni/di luar transfer daerah), yakni hanya 1,4 %. Lalu menyusul provinsi Jawa Timur sebanyak 1,7 %, Sumatera Selatan 2 %, Kalimantan Utara 2,2 %, Papua Barat 2,3 %, dan seterusnya.

Dengan anggaran yang sangat kecil tersebut tidak terbayangkan bagaimana pengembangan pendidikan di daerah tersebut. Pantas saja ketika kita menengok pendidikan di Papua saat ini. Dari data United Nations Childern’s Fund (UNICEF) menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pedalaman sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah. Padahal pada Nawacita Jokowi JK juga diusung tentang UU Wajib Belajar 12 tahun. Tapi, fakta berkata lain. Dan ini baru satu daerah saja yang diuraikan keadannya. Belum daerah-daerah dengan APBD pendidikannya yang tidak mencapai 2%. Bagaimana Pendidikan Indonesia bisa berubah jika hal ini terus terjadi?

Maka, sesuai dengan tuntutan mahasiswa di aksi tanggal 2 mei 2017 besok. Pemerintah perlu untuk menerapkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD selain dana gaji pendidika dan biaya pendidikan kedinasan sesuai amanat konstitusi.

Pendidikan Indonesia tidak sedang baik-baik saja, dan kita sebagai mahasiswa perlu hadir untuk mengingatkan kembali para pemimpin kita mengenai janjinya. Hidup Pendidikan Indonesia! Hidup Mahasiswa!

Ditulis oleh:

Umma Sa’idah

 

Sumber: Kajian Terkait Anggaran Pendidikan – BEM KM UNY KORSU DIKDASMEN BEM SI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *