Pandangan BEM FE UNJ atas Kasus Hak Angket KPK

Pandangan BEM FE UNJ atas Kasus Hak Angket KPK

Akhir-akhir ini Indonesia kembali digemparkan oleh kegaduhan yang berasal dari senayan. Kasus Mega Proyek e-KTP yang menyeret beberapa nama pejabat DPR pascapenyelidikan Miryam S. Haryani berbuntut pada keputusan DPR untuk memberikan Hak Angketnya kepada KPK. Tidak terima dengan penyebutan beberapa nama dari kubunya, DPR menilai bahwa penyidik KPK mengungkapkan suatu kebohongan dan menantang agar membongkar rekaman penyadapan, berita acara penyidikan dan hasil wawancara dengan Miryam S. Haryani selaku saksi kunci kasus korupsi Mega Proyek e-KTP.

Perdebatan yang muncul berawal dari penyetujuan usulan hak angket dalam rapat paripurna DPR (28/4/17) oleh wakil ketua DPR RI selaku pimpinan sidang. Cepatnya pengetokan palu siadang disaat kondisi rapat tidak kondusif dan banyak yang menginterupsi, serta diwarnai aksi walk-out oleh beberapa fraksi menjadi satu pertanyaan sendiri bagi publik yang menyaksikannya.

Berusaha mengkaji kasus lebih dalam, betul bahwa hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh DPR disamping hak interpelasi dan menyatakan pendapat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 pasal 79 ayat (3) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), hak angket adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket ini secara konstitusional dimiliki oleh DPR untuk secara khusus dapat mengawasi pemerintahan (eksekutif). Kemudian yang dimaksud dengan pemerintahan adalah mereka yang menduduki posisi sebagai presiden, wakil presiden, dan para menterinya yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memegang tanggung jawab umum atau khusus.

Dalam sebuah teori independent agency, KPK adalah sebuah lembaga independen yang tidak masuk ke dalam bagian pemerintah dan tidak dapat pula dikaikan dengan Trias Politica. Namun jika dalam penugasannya harus dikaitkan dengan Trias Politica, maka lebih cenderung pada fungsi yudikatif. Hal tersebut dapat diketahui dari tata cara pengangkatan komisionernya yang tidak dilakukan oleh Presiden, melainkan dengan Keppres seperti halnya DPR, MK, MA dan sebagainya. Oleh sebab itu tidak dapat diganggu-gugat oleh Presiden sebelum habis masa jabatannya atau meninggal dunia, atau mengundurkan diri, atau menjadi terpidana tertentu.

Maka dilayangkannya hak angket kepada KPK secara kelembagaan tidak tepat. Pertama karena DPR tidak dapat mengawasi KPK dengan cara angket, mengingat KPK adalah lembaga independen yang secara fungsi lebih dekat dengan fungsi yudikatif. Sehingga jika hak angket dipaksakan, secara sederhana berarti DPR juga dapat mengangket lembaga yudikatif lain seperti MA dan MK. Kedua datang dari UU MD3. Dalam hal ini DPR juga tidak dapat melayangkan angket kepada KPK karena untuk dapat mengangket suatu hal harus memenuhi 3 (tiga) kriteria di dalamnya, yaitu memiliki unsur hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat. Sedangkan penyidikan dan pengusutan lanjutan dari kasus Mega Proyek e-KTP ini tidak memenuhi kriteria tersebut dan yang lebih pentung tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dari segi objek hak angket sudah mengalami cacat materil.

Selain itu secara prosedural, Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 pasal 199 ayat (3) menyatakan bahwa “usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari ½ jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ jumlah angota DPR yang hadir”. Namun ternyata perwakilan DPR lintas fraksi yang membubuhi tanda tangannya sebagai bentuk persetujuan terhadap hak angket hanya sejumlah 26 orang. Sangat jauh dari batas kuorum. Sehingga dari segi prosedural juga hak angket ini mengalami cacat formil. Maka dalam hal ini DPR telah melanggar ketentuan yang dibuatnya sendiri

Lantas setelah mengetahui bahwa secara formil dan materil mengalami kecacatan, dengan gegabah tetap menyetujuinya, DPR justru membuat panitia khusus (pansus) untuk hak angket kepada KPK. Pansus ini hanya diwakilkan oleh fraksi PDIP, PPP, Nasdem, Hanura, dan Golkar, namun melupakan tiga fraksi lainnya, yaitu PKS, Demokrat, dan Gerindra yang tidak setuju dengan pengguliran hak angket kepada KPK ini. Yang lebih membuat heran, beberapa anggota pansus merupakan orang yang terlibat dan namanya disebutkan menerima aliran dana dari kasus Mega Proyek e-KTP, dialah Agun Gunandjar (ketua), Masinton Pasaribu, dan Bambang Soesatyo. Pansus ini telah melakukan gerakan untuk memperkuat bukti yang dimilikinya, yaitu dengan meminta pendapat narapidana korupsi di Lapas Suka Miskin (07/06/17).

 

 

DPR yang tidak menunjukkan sikap koperatif terhadap KPK dalam upaya penuntasan kasus korupsi Mega Proyek e-KTP ini sangat terlihat melakukan intervensi dan mengganggu jalannya prosedur hukum yang sedang diproses. Dengan  ditetapkannya Setya Novanto selaku ketua DPR RI sebagai tersangka keempat penerima aliran dana korupsi Mega Proyek e-KTP yang menggunakan anggaran negara sebesar 5,9 Triliun dan merugikan sebesar 2,3 Triliun setelah  Irman Gusman, Sugiharto, dan Andi Narogong, seolah menjadi satu titik terang dan alasan kuat mengapa DPR begitu keras menentang laju kinerja KPK.

Berdasarkan usaha pengkajian secara komprehensif yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus ini memiliki unsur politis yang cukup tinggi. Pemberian angket oleh DPR terhadap KPK terlihat tidak merepresentasikan kepentingan rakyat, melainkan golongannya sendiri. Sikap Non-Koperatif dari DPR hanya menunjukkan upaya pengintervensian, pelemahan dan mempersulit prosedur hukum yang sedang berlangsung. Melihat mirisnya kondisi tersebut, maka Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta menyatakan sikap:

  1. Menolak adanya hak angket kepada KPK dan menuntut pembubaran panitia khusus (pansus) hak angket DPR.
  2. Mendukung segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia hingga ke akarnya.
  3. Mendukung tegasnya penegakkan hukum kepada pihak yang terlibat dalam Kasus Korupsi Mega Proyek e-KTP.
  4. Menuntut Setya Novanto turun dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI.
  5. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

BBC. 2017.  “Pansus hak angket KPK rapat dengan napi koruptor. Sebagaimana diakses melalui https://www.google.co.id/amp/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-40520325

Detik. 2017.  “Hak angket terhadap KPK dan Kepanikan Senayan”. Sebagaimana diakses melalui https://m.detik.com/news/kolom/d-3491384/hak-angket-terhadap-kpk-dan-kepanikan-senayan

Detik. 2017.  “Harta Setya Novanto”. Sebagaimana diakses melalui https://m.detik.com/news/berita/d-3563421/tersangka-baru-kasus-e-ktp-setya-novanto-punya-harta-rp-114-miliar

MD, Mahfud. RDPU tentang Hak Angket KPK

Kompas. 2017.  “Hak angket mengawasi atau mengancam KPK”. Sebagaimana diakses melalui. https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2017/04/26/16023831/hak.angket.mengawasi.atau.mengancam.kpk.

Kompas. 2017.  “Kata Prabowo soal hak angket KPK”. Sebagaimana diakses melalui https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2017/05/01/05100021/kata.prabowo.soal.hak.angket.kpk

Kompas. 2017.  “ Untuk siapa hak angket KPK”. Sebagaimana diakses melalui. https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2017/06/16/06062611/bukan.aspirasi.masyarakat.untuk.siapa.hak.angket.kpk.

Pikiran Rakyat. 2017.  “DPR gulirkan hak angket”. Sebagaimana diakses melalui http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/04/22/dpr-gulirkan-hak-angket-apa-maksudnya-399572

Tempo. 2017.  “ Pukat UGM logika Yusril soal hak angket DPR ke KPK Kacau. Sebagaimana diakses melalui https://m.tempo.co/read/news/2017/07/11/078890364/pukat-ugm-logika-yusril-soal-hak-angket-dpr-ke-kpk-kacau

Tempo. 2017.  “Tujuan pansus kunjungi kejaksaan agung. Sebagaimana diakses melalui https://m.tempo.co/read/news/2017/07/13/063891067/kunjungi-kejaksaan-agung-ini-tujuan-pansus-hak-angket-kpk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *