Kajian BOPTN bersama SOSPOL BEM FE UNJ

Rabu, 20 April 2016 tibalah hari dimana pergerakan itu masih akan selalu tetap hidup, sebuah hari dimana budaya dari seorang mahasiswa tetap berjalan dalam satu waktu bersamaan yaitu aksi dan kajian, bertempat di gedung N 104 Fakultas Ekonomi hadir sebuah kajian sederhana dengan mengangkat tema:

“Kupas Tuntas BOPTN (Bantuan Operasional Perlu Transparansi)”

sebuah bahasan yang mungkin asing bagi telinga tetapi nampak jika dirasa. Tercatat sebanyak 47 mahasiswa turut hadir dalam kajian ini untuk mengetahui terkait dengan BOPTN. Kajian BOPTN sore itu dibuka dengan seruan kebanggan penuh cinta #HidupMahasiswa dengan dilanjutkan pemaparan penting terkait BOPTN di Indonesia. Kajian ini dibawakan oleh Daud Prakoso Kepala Department Dalam Negeri (DAGRI) BEM UNJ 2016 selaku narasumber.

Apa yang perlu kita ketahui tentang BOPTN?

Berdasarkan Permenristekdikti nomor 6 tahun 2016 Menyatakan bahwa BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya kenaikan sumbangan pendidikan (SPP) di perguruan tinggi negeri. Bahwa sangat jelas berdasarkan peraturan tersebut Bantuan Operasional PTN sangat membantu dalam kelangsungan operasional Perguruan Tinggi, bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional yang sesuai dengan standar pelayanan minimum. Menjadi sebuah pertanyaan besar ketika pada untuk anggaran BOPTN yang biasanya dari tahun ketahun selalu meningkat, namun untuk tahun ini mengalami penurunan secara signifikan. Penurunan subsidi Bantuan Operasional PTN 2016 yang semula sebesar 43,58 Triliun harus dipangkas menjadi 40,63 Triliun.

Harus kita ketahui bersama penggunaan dana tersebut dialokasikan berdasarkan pasal 2 Permendikbud RI nomor 4 tahun 2013: untuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan pelaksanaan penelitian mengacu kepada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI  Nomor 15/DIKTI/Kep/2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional PTN untuk Penelitian. Biaya Pemeliharaan gedung, bangunan, lingkungan dan sarana lain di perguruan tinggi, Tambahan Bahan Praktikum/KuliahBahan Pustaka seperti Pengadaan buku-buku teks, jurnal nasional dan internasional, CD ROM artikel ilmiah, CD ROM data riset, langganan jurnal digital, dan lain-lain; Penjaminan Mutu; Kegiatan Kemahasiswaan.; Langganan Daya dan Jasa seperti kegiatan operasional perguruan tinggi yang sangat padat dengan kegiatan pengajaran, penelitianpengabdian masyarakat, administratif dan kegiatan penunjang lainnya memerlukan dukungan sumber daya listrik yang sangat besar; Kegiatan Penunjang seperti pengembangan kurikulum, pengembangan SDM, pengembangan metode belajar, seminar, lokakarya, dan lain-lain; Pengembangan ICT dalam Pembelajaran; Honor dosen dan tenaga kependidikan Non PNS; Dosen TamuPengadaan sarana prasarana sederhana.

Dasar alokasi yang digunakan untuk mengalokasikan Bantuan Operasional PTN pada perguruan tinggi, mempertimbangkan kriteria berdasarkan PNBP per mahasiswa (S1 dan Diploma); Proporsi Bidik Misi terhadap jumlah mahasiswa; Proporsi PNBP non tuition; Indeks terhadap jenis/karakteristik Prodi; kreditasi Program Studi. Dalam mekanisme pengalokasian BOPTN dialokasikan sebesar 30% untuk kegiatan penelitian.

RElease BOPTN bersama SOSPOL BEM FE UNJ

Suasana Kajian BPOTN

Apa sebenarnya manfaat BOPTN untuk Perguruan Tinggi?

Manfaat BOPTN Bagi Perguruan Tinggi untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi; Mendukung peningkatan mutu layanan di perguruan tinggi; Memperlancar proses pembelajaran di perguruan tinggi. Sedangkan Manfaat Bagi Masyarakat / Orang Tua untuk mengurangi beban pembiayaan operasional pendidikan tinggi bagi mahasiswa  dan terjaminnya keberlangsungan layanan perguruan tinggi bagi mahasiswa.

Alur Implementasi Dana Bantuan Operasional PTN melewati beberapa tahapan: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerima alokasi dana BOPTN pada APBN; Tim Evaluasi menentukan alokasi dana BOPTN Satker berdasarkan kriteria yang telah ditentukan; Perguruan tinggi menerima alokasi dana BOPTN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;Perguruan tinggi menyusun kegiatan sesuai cakupan penggunaan dana BOPTN dalam Petunjuk Teknis yang dituangkan dalam RKA-KL; Perguruan tinggi menyiapkan data dukung berupa TOR dan RAB atas kegiatan yang akan dilaksanakan;Perguruan tinggi melakukan penelitian RKA-KL dengan tim Inspektorat Jenderal dan Biro PKLN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Biro PKLN Kemdikbud dan Ditjen Pendidikan Tinggi melakukan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran;Apabila disetujui maka ditetapkan menjadi DIPA; Perguruan tinggi menggunakan dana BOPTN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; Perguruan tinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOPTN per output.

Jelas bahwa naik atau turunnya besaran dana Bantuan Operasional PTN akan mempengaruhi banyak hal, terkait dengan besaran UKT, KKN (pengabdian masyarakat), dana kemahasiswaan, dsb. Tujuan dari kajian ini menuntut transparansi pengalokasian dana BOPTN dan alasan turunya besaran dana Bantuan Operasional PTN tersebut, yang saat ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang akan terus kami kawal yang nantinya akan dijadikan tuntutan mahasiswa dalam wisata hati kemenristekdikti saat hari pendidikan tanggal 2 mei mendatang.

#HidupMahasiswa
#UNJSiagaPendidikan
#Menuju2Mei
#BergerakWalauTergantikan

©SOSPOL BEM FE UNJ 2016



Lebih dekat dengan kami, kunjungi akun media social kami di

 Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *