Diskusi Publik Sospol: Tax Amnesty, Kemanakah Arah dan Tujuannya?

Pada hari senin tanggal 26 September 2016 telah dilaksanakan Diskusi Publik tentang Tax Amnesty. Acara ini dimulai pukul 13.00 bertempat di ruang serbaguna Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Jumlah peserta yang menghadiri acara tersebut mencapai angka 50 lebih dan bukan hanya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi saja tetapi banyak juga dari Fakultas lain, bahkan terdapat juga peserta yang hadir dari kampus lain untuk mendengarkan penjelasan tentang Tax Amnesty dari ahlinya.

Sesi 1 dimulai dengan pembicara dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Bang Gunardi Ridwan. Beliau kebetulan juga merupakan Alumni Sosiologi UNJ tahun 2009 dan kini tengah berfokus untuk mengembangkan riset di FITRA. Pembicara yang kerap dipanggil Bang Adi ini memaparkan materinya dengan Judul:

“Tax Amnesty: Karpet Merah Korporasi Hitam”

Pada awalnya tax amnesty atau pengampunan pajak ini disetujui oleh 4 fraksi, bahkan ketika muncul banyak sekali kritik kepada UU yang dibawa oleh pemerintah ini. Dan pada Juli 2016 telah disahkan UU No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Hal yang menjadi sorotan tentang UU ini adalah di pasal 10 tertulis warga Negara yang tidak bisa melakukan tax amnesty hanyalah teroris, narkoba, dan perdagangan manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan koruptor yang menaruh uangnya diluar negeri? Jadi mereka ini juga bisa melakukan tax amnesty? Masih jadi pertanyaan besar mengenai hal tersebut. Menyangkut tentang hal ini, terdapat 18 Bank yang menjadi pengampu uang pengampunan pajak dan hanya 4 diantaranya yang merupakan BUMN, lainnya berasal dari luar negeri. Jadi, bagaimana uangnya bisa langsung berpindah tangan ke Negara kita?
Bang Adi juga mengungkapkan 5 hal yang membuat tax amnesty ini bermasalah. Pertama, secara filosofi kebijakan pengampunan pajak ini tidak konstitusional, bertentangan dengan UUD 1945 pasal 23 dan 23 A tentang pengelolaan APBN dan Pemungutan Pajak dan UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003. Kedua, Pengampunan Pajak adalah kebijakan yang tidak adil untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ketiga, target asumsi Pengampunan Pajak sebesar Rp 165T tidak akan tercapai dan justru akan menambah defisit APBN 2017.
Keempat, kebijakan ini akan memberikan karpet merah untuk konglomerat pengemplang pajak. Tujuan utama pengampunan pajak bukan untuk menambal defisit, sebaliknya untuk memutar roda bisnis konglomerat. Kelima, kebijakan ini kontraproduktif dengan gerakan antikorupsi. Desain awalnya memang UU pengampunan koruptor. UU pengampunan pajak ini adalah upaya mendelegitimiasi upaya pemberantasan korupsi. Pasalnya, tidak ada verifikasi asal harta.

Tax amnesty dan penghitungannya?

Pemateri sesi ke 2 adalah Bapak Agung Kresnamukti. Beliau adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada sesi ini, beliau menjelaskan tentang bagaimana tax amnesty dan penghitungannya. Pengampunan Pajak atau tax amnesty sebenarnya tujuannya awalnya untuk melindungi harta warta Negara terutama yang diluar negeri. Hal tersebut juga membawa beberapa keuntungan seperti pengapusan pajak yang telah terutang dan bebas dari sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Tetapi penggunaan tax amnesty sendiri perlu digunakan sebaik-baiknya agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Tax Amnesty dari Pandangan politik

Sesi ke 3 di isi oleh Bapak Ubeidillah Badrun yang memberikan pandangannya tentang Tax Amnesty dari Pandangan politik. Sebelum memulai penjelasannya, beliau membawa beberapa kalimat dari buku Political Economy, “ Ketika proses politik tidak berjalan dengan benar, akan muncul Oligarchy”. Oligarki adalah system kekuasaan yang memungkinkan untuk memuncul Undang-Undang yang baru.
“Tax Amnesty adalah produk oligarki. Tetapi ini dianggap kebenaran oleh semua pemegang kekuasaan” jelas beliau.
Dalam aturannya, Tax Amnesty kini telah menjadi konsensus yang telah disepakati dan warga Negara harus taat kepadanya. Itu dalam aturannya. Pada kenyataannya Indonesia sudah salah mengelola negaranya. APBN Indonesia sekitar 2300T sementara sumber dana APBN yaitu Pajak, ditargetkan mencapai 1500T. Faktanya, instrument pajak yang kini dimiliki oleh Negara tidak mampu untuk mencukupi target tersebut, dalam setengah tahun hanya mecapai 30% dari target.

diskusi-publik-sospol-tax-amnesty

Di sisi lain terdapat uang-uang lain yang haram di luar negeri maupuan dalam negeri dan tidak terdata oleh Negara. Kemanakah uang ini, uang haram pengemplang pajak dan koruptor, akan di arahkan?

Logika sederhananya, uang tersebut ditangkap dan diambilkan? Tetapi belum ada UU yang mengatur tentang hal tersebut. Seharusnya bukan UU tax amnesty yang dibuat tetapi UU tentang kejahatan ekonomi. Hal ini sudah terjadi di Philippine. Dan awalnya, semua orang wajib pajak, tetapi kini kenapa sekarang semuanya diampuni. Bagaimana sistem ini bisa dibuat? Dengan ini semua orang bisa berpikir untuk berbuat jahat saja, nanti juga diampuni.
Pertanyaan selanjutnya, kenapa UU Tax Amnesty cepat sekali dibuatnya? Kurang lebih dalam 1 bulan di 2016 sudah jadi. Padahal ditahun 2015 saja terdapat 3 UU yang disahkan. Dan UU tax amnesty adalah UU termahal di sepanjang sejarah republik ini. Mungkin, jika dihitung bisa mencapai triliunan. Kemanakah uang ini akan bergulir? Sebagai seorang intelektual, beliau menuliskan pemikirannya dalam buku politiknya yang terbaru. Entah kenapa, dengan dana triliunan itu DPR menyetujui hal tersebut. Bisa jadi, konglomerat luar negeri juga terlibat dalam hal ini.

“ Harapan Palsu Tax Amnesty”

Pembicara terakhir adalah Bapak Muhammad Rusdi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Judul yang beliau bawakan adalah “ Harapan Palsu Tax Amnesty”. Di awal, Pak Rusdi menjelaskan tentang filosophi Pajak. Pertama, untuk Negara pajak ibarat ibadah. Kedua, buat masyarakat sebagai sarana distribusi profit dan asset korporasi dan orang-orang kaya ke orang mampu. Ketiga, buat pengusaha hitam dan orang-orang rakus, pajak akan mengurangi kekayaan mereka dan menghambat arus produksi mereka. Karena adanya tidak mau sharing profit oleh korporasi ke buruh, Negara (dalam hal pajak), dan juga perampasan lahan perkebunan oleh korporasi.

Padahal pajak ini merupakan masa depan Indonesia. Karena di APBN Negara kita berasal dari pajak 80% dan sebagian besar berasal dari buruh sebesar 750T yang dipotong dari Pajak Penghasilan (PPh) oleh perusahaan, sementara perusahaan atau korporasinya menghingari pajak (pengemplang pajak). Pada akhirnya yang miskin juga buruh, petani, juga Negara. Padahal, dari 45juta pekerja formal atau 120juta angkatan kerja hanya sekitar 23juta pekerja yang tercatat wajib pajak dan yang lapor pajak juga baru mencapai 40%. Penerimaan pajak di tahun 2015 baru mencapi angkai Rp 1060T dari target Rp 1500T. Artinya hanya sekitar 10,8% pajak terkumpul dari uang yang beredar. Dan dari 5.142 Industri di Indonesia di kuasai oleh 50 kelompok di Indonesia. Ini dimanipulasi oleh beberapa kelompok saja.

Tujuan Tax Amnesty

Nah, dengan munculnya tax amnesty terdapat tujuan untuk mentup defisit anggaran sebesar Rp 165T dan repatriasi modal luar negeri. Juga untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih sistematis. Tetapi pada akhirnya, pemerintah akan bekerja keras untuk menutupi defisit anggaran ini. Bagaimana? Target Tax Amnesty adalah Rp 165T dengan perhitungan dari tanggal 01 juli 2016 ke maret 2017 jika dibagi selama 9 bulan diharapkan mendapatkan tebusan pajak sebesar Rp 18.33 T/bulan. Faktanya, hingga September 2016 tebusan yang diterima baru Rp 21.3T. Jadi jika dibagi selama 3 bulan ini tebusan perbulannya hanya mendapat Rp 7.1T, maka pencapaian yang akan didapat dengan kinerja saat ini adalah Rp 7.1T x 9 bulan=Rp 63.9T atau hanya 38.7% dari target seharusnya 165T. ARTINYA PEMERINTAH HARUS BEKERJA 3X UNTUK MEMENUHI TARGET.

Bisa jadi, pengampunan pajak ini terjadi untuk pengampunan pihak lain. Pengampunan pemerintah, mereka diampuni karena selama sekian tahun tidak bisa memungut pajak sesuai ketentuan. Pengemplang pajak, mereka diampuni kesalahannya karena selama ini tidak melaporkan dan membayarakan kewajibannya membayar pajak, dengan cara mengemplang atau menyembunyikannya. Dan pada akhirnya, pengampunan pajak ini bisa berpengaruh pada buruh dan pekerja kecil lainnya.

Adakah solusi lain, selain Tax Amnesty?

Maka, solusi lain untuk menutupi defisit anggaran Negara adalah dengan menambah pemasukan Negara dan mengurangi pengeluaran. Karena jika tax amnesty ini dilanjutkan hanya akan menguntungkan para pengemplang pajak dan penjahat ekonomi kedepannya.

Sebagai mahasiswa dan kaum intelektual, masalah ini harus kita tuntaskan bersama. Arahkan lagi Negara kita agar tidak menyimpang dari UUD 1945. Karena jika semua orang baik diam, kita tidak tahu kejahatan apa saja yang sudah di rencanakan kedepannya.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!

Oleh: Umma Sa’idah

Editor : Feri Widia Astuti

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📷Instagram : @BEMFE_UNJ
🐤Twitter : @BEMFE_UNJ
✅Line : @http://line.me/ti/p/%40lfd9135f
📩Email : bemfeunj@gmail.com
🌐Website : www.bemfeunj.org
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
©BEM FE UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Lebih dekat dengan kami, kunjungi akun media social kami di

 Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *