CATATAN SIMPUL BANGSA #6

Minggu (23/07/17) Departemen Sosial dan Politik BEM FE UNJ telah melaksanakan Simpul Bangsa #6. Diskusi berlangsung secara online, dimana peserta menggunakan sebuah link terbuka untuk bergabung ke dalam satu grup aplikasi media sosial. Dengan mengangkat tema “Layakkah Hak Angket KPK”, kami menghadirkan Saudara Muhammad Syaeful Mujab yang saat ini menjabat sebagai Ketua BEM UI dan Koordinator Isu Penegakan Hukum BEM SI tahun 2017 sebagai Narasumber.

Diskusi dimulai pukul 20:00 WIB dan berakhir pada 22:30 WIB. Di dalamnya terdapat pembagian sesi, yaitu pembukaan, pembahasan, tanya-jawab yang berlangsung 2 termin. Disetiap termin terdapat 3 pertanyaan, lalu ditutup dengan closing statement dan disusul oleh pemberian sertifikat oleh Saudara Alfi Ramadhan selaku Kepala Departemen Sosial dan Politik BEM FE UNJ 2017.
Dipandu oleh Akbar kurnianto, diskusi berjalan dengan baik hingga akhir sesi. Dalam pemaparannya, Saudara Mujab mengatakan bahwa sebagai overview, hak angket merupakan hak DPR RI (pelaksana fungsi legislasi) yang diatur oleh konstitusi dan ditujukan untuk pihak eksekutif sebagai pelaksana Undang-undang. Sehingga nature dari Hak Angket adalah benar secara konstitusional. Namun yang menjadi permasalahan adalah DPR menyasar KPK sebagai objek dari hak angket tersebut.
Mengenal lebih dalam, secara definisi hak angket merupakan sebuah istilah untuk menyatakan hak yang dimiliki oleh DPR untuk mendalami suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan tanya-jawab dengan berbagai pihak yang terkait dengan hal tersebut. Sederhananya, Hak Angket adalah hak untuk menyelidiki apakah ada penyimpangan dari pelaksanaan UU. Lantas benarkah tindakan yang dilakukan oleh DPR dengan memberikan hak angket kepada KPK ?.
Secara prosedural, berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakat Nomor 1 (satu) Tahun 2014 Pasal 169 Ayat (3) mengatakan bahwa “usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir”.

Sehingga Rapat paripurna yang dilaksanakan pada Jumat, 28 April 2017 harus dihadiri oleh 283 anggota DPR. Pelaksanaan rapat yang diwarnai kericuhan saat penetapan pengajukan hak angket kepada KPK oleh Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa saat itu masih banyak interupsi dari berbagai anggota fraksi, baik untuk menolak maupun mempertanyakan usulan tersebut.
Kemudian dalam pasal 171 ayat (2) dikatakan bahwa “Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur Fraksi”. Namun pada kenyataanya sampai hari ini masih ada fraksi yang tidak mengirimkan perwakilannya ke tim panitia khusus tersebut sebagaimana amanah dalam Pasal 171 Ayat (2). Maka DPR telah mengabaikan peraturan yang dibuatnya sendiri dalam pengajuan hak angket. Dua hal inilah yang mengindikasikan adanya kecacatan prosedur dalam pengambilan keputusan hak angket.
Dari segi formil masih ada perdebatan mengenai kesetujuan dari penetapan hak angket ini. Prof. Yusril Ihza Mahendra mewakili pendapat yang setuju dengan adanya hak angket KPK, berbeda dengan 140 ahli hukum tata negara lain yang menyatakan bahwa hak anget kepada KPK bukanlah hal yang tepat.
Pendapat menarik datang dari Denny Indrayana yang dalam tulisannya mengatakan bahwa dalam perubahan UU MD3 tahun 2014, memang sudah mulai muncul konsep yang bisa dimaknai sebagai perluasan atas  Hak Angket DPR. Terutama dengan ada klausul “pelaksanaan UU”. Klausul tersebut telah menjadi pintu masuk bagi kelompok yang mendukung  Hak Angket bagi lembaga di luar pemerintah, misalnya KPK.
Dikuatkan dengan penjelasan umum yang memberi highlights pada kata “Pejabat Negara” bukan hanya “Pejabat Pemerintah” yang dapat terkena hak angket. Selaras dengan bunyi dari Pasal 12 UU KPK bahwa pimpinan KPK kemudian disebut sebagai pajabat negara, sehingga muncul sebuah penafsiran Hak Angket ke KPK dapat dilakukan. Argumen pendukung lain datang dari pernyataan bahwa KPK merupakan bagian dari pemerintah yang bermakna luas dan terlihat kewenangan eksekutif dari KPK.
Namun dalam konsep tata negara era modern, kita tak bisa lagi memisahkan Trias Politica secara kaku dengan hadirnya pilar eksekutif, yudikatif, dan legislatif saja. Pada kenyataannya KPK adalah independet agency, bukan executive agency. Hal lain yang menyatakan bahwa KPK jelas bukan lembaga eksekutif adalah pertama, KPK independen dari semua cabang kekuasaan (pasal 3 UU KPK dan penjelasan). kedua, presiden tidak punya hak prerogatif mengangkat pimpinannya. Berbeda dengan menteri dan LPNK. Ketiga, putusan-putusan MK menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (sesuai Pasal 24 ayat (3) UUD 1945). Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa KPK memang independent agency sesuai dengan putusan MK yang berkaitan dengan kekuasaan yudikatif. Logika sederhananya jika KPK dapat diangket maka MA, MK, KY, hakim dan lainnya juga bisa, karena berkaitan dengan kekuasaan yudikatif.
Dengan timbulnya lika-liku perdebatan dalam hal ini, menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat. Sebenarnya apa intensi dari DPR mengajukan hak angket?. apakah untuk mengoreksi KPK, atau hanya untuk ‘mengacaukan’ proses hukum kasus korupsi e-KTP yang disinyalir melibatkan jamaah koruptor dari senayan.
Kesimpulan akhir tersebut merupakan penutup dari sesi pemaparan materi. Selanjutnya Saudara Akbar selaku moderator membuka termin tanya-jawab. Sesuai dengan peraturan Simpul Bangsa #6, pertanyaan yang akan disampaikan kepada Narasumber adalah pertanyaan yang sebelumnya sudah dikirim ke moderator. Di termin pertama terkumpul tiga buah pertanyaan sebagai berikut dan tanggapan dari Narasumber yang dirangkum dari voice notes.

TERMIN 1
Pertanyaan : Randi_Alumni UNJ
“BEM UI sebagai Kordinator Isu Korupsi BEM SI sudah menyatakan keberatan dgn hak angket yg di keluarkan DPR terhadap KPK, pertanyaan, apakah seluruh BEM yg tergabung dgn BEM SI telah satu suhu dgn BEM UI yg di percaya sebagai koordinator isu korupsi ini?
Jawaban :
Pelaksanaan isu ini dalam kondisi yang menurut saya sangat kurang ideal bagi pergerakan mahasiswa. Karena mostly kampus-kampus di Indonesia sedang libur panjang. Dan isu ini juga naik saat bulan puada dan kemudian pascalebaran, yang di UI sendiri kita masih libur sampai tanggal 28 Agustus.
Komunikasi tetap kita jalankan dengan teman-teman BEM SI. Pun aksi yang dilakukan oleh BEM UI pada tanggal 7 dan 14 Jili kemarin, sebagai salah satu momentum konkret dalam pengawasan isu yang dilakukan BEM UI terhadap isu hak angket sudah kami komunikasikan terutama dengan koordinator pusat BEMSI.
Pun kami juga sudah mengkomunikasikan argumentasi-argumentasi kami sebagai koordinator isu penegakan hukum dan sebagai lembaga yang bersikap terhadap hak angket ini, kepada teman-teman di BEM SI. Kami sendiri mengkomunikasikannya via group. Kita memberikan pemaparan-pemaparan terhadap sikap kami dan itu yang menjadi upaya kami untuk menyamakan suhu di lingkungan BEM SI.
Kenapa BEM UI dan ITB kemarin terkesan bergerak sendiri, meskipun kita sudah mengkomunikasikannya? Karena meskipun dalam satu aliansi BEM SI, termasuk juga BEM didalamnya itu mempunyai mekanisme sendiri untuk bersikap. Mungkin membutuhkan waktu lebih untuk mencari tahu lebih dalam isu ini. Sehingga pada tanggal 7 dan 14 Juli kemarin, BEM UI akhirnya “bergerak sendiri” tanpa dibersamai teman-teman kampus lain di BEM SI.
Namun alhamdulillah, kemarin BEM Jabodetabek dan kemudian nanti BEM SI secara keseluruhan akan menyatakan sikapnya terhadap hak angket ini. Mengingat isu hak angket akan terus berjalan sampai pertengahan Agustus, karena masa kerja pansus hak angket akan sampai pada akhir Juli atau pertengahan Agustus nanti. Tergantung pada masa resesnya seperti apa.
Begini teman-teman, antara BEM UI dan ITB kami cukup dekat. Waktu itu, saya pribadi mengajak ketua BEM ITB untuk hadir, kemudia mereka hadir pada aksi. Pada waktu itu stand kita sederhananya kita semua mendukung pemberantasan korupsi. Kami melihat, hak angket ini tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, justru menimbulkan indikasi adanya pelemahan pemberantasan korupsi.
Dan hari itu, tanggal 7 Juli kita memprotes ke DPR, kemudian tanggal 14 Juli UI hadir dan beraudiensi dengan pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Sjarief. Kita menyatakan sikap kita dan mengajukan berbagai macam pertanyaan.yang menyeruak di publik, terkait dengan KPK itu sendiri sebagai istitusi penegak hukum. Salah satunya adalah tentang bagaimana sikap KPK, terkait dengan pandangan bahwa KPK tebang pilih, bagaimana kasus-kasus lampau seperti BLBI, Century, Sumber Waras, dsb, itu kita tanyakan. Dan alhamdulillah, kami merasa semakin yakin untuk.berada pada sisi yang sama dengan KPK untuk menolak hak angket ini.

Mungkin sebagai kesimpulan, saya bisa menyatakan bahwa BEM SI saat ini berada pada semangat yang sama untuk menolak hak angket dan kemudian dibeberapa daerah seperti teman-teman di Jawa Timur, Yogyakarta mengadakan konsolidasi terkait dengan hak angket ini. Dan InsyaAllah, ini tidak akan lagi bergantung pada salah satu kampus saja, tapi ini akan menjadi gerakan mahasiswa yang meluas. Terimakasih.

Pertanyaan : Muti_FIS_UNJ
Bismillah, sebelumnya perkenalkan saya muti. begini saudara mujab, dalam pembahasan kali ini membahas layakkah hak angket bagi kpk? nah pertanyaannya adalah lembaga manakah yang layak menilai kinerja kpk, jika kita ketahui hampir semua lembaga di indonesia tidak lepas dr tindakan korupsi. jadi lembaga mana kah menurut saudara mujab yg layak? atau adakah solusi lain dalam penanganan penilaian mengenai kinerja kpk selama ini.
Jawaban :
Terkait dengan pengawasan KPK, kami juga menanyakannya ke beberapa pihak, terutama ke pimpinan KPK, waktu kami beraudiensi dengan pimpinan KPK tanggal 14 Juni kemarin. BEM UI juga memandang bahwa KPK tidak sempurna-sempurna amat, KPK juga punya celah yang banyak, dan KPK juga perlu disempurnakan. Tapi ada hal yang sangat positif dari KPK itu sendiri, bahwa mereka sadar untuk meningkatkan marwah KPK, itu KPK tidak bisa lagi hanya berlindung pada dukungan publik saja. Tetapi KPK perlu untuk meningkatkan kapasitasnya, kinerjanya, dan performanya dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Pendapat yang menarik disampiakan oleh Denny Indrayana, bahwa KPK adalah lembaga independen. Kita tidak bisa lagi memisahkan separation of power dengan tiga rumpun saja, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kehadiran KPK sama saja dengan KPU, Komnas HAM, dsb, sebagai lembagai independen yang menangani isu secara spesifik yang diatur dalam UU.
Soal pengawasannya, sebenanya KPK itu diawasi oleh banyak pihak, tidak hanya DPR. Nah, logikanya ketika KPK ini diangket. (Yang sebenarnya) mekanisme angket adalah sangat politis, (penggunaan) angket itu lazimnya dianut oleh negara yang menerapkan sistem parlementer. Pada ujungnya, (penggunaan) hak angket bisa berujung pada mosi tidak percaya, penjatuhan kekuasaan, dan sebagainya.
Hak angket ini adalah upaya politisasi dari pihak legislatif, untuk mengintervensi kebijakan. Oleh karena itu, jika KPK bisa diangket, maka lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi relatif sama dengan KPK, dalam penegakan hukum pun bisa diangket. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana penegakan hukum di Indonesia ketika penegakan hukum itu bisa diintervensi secara politik. Dan karena itu, hak angket kepada KPK tidak bisa kita benarkan.
Nah yang jadi pertanyaan inti adalah, siapa yang mengawasi dan mengoreksi KPK, jika hak angket ini tidak sesuai?
Secara keuangan, KPK diaudit oleh BPK. Kemudian dari segi kebijakan, KPK diawasi oleh DPR khususnya komisi III, melalui rapat dengar pendapat, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KPK itu dikritik, didiskusikan dan kemudian diberikan saran oleh wakil rakyat kita di komisi III. Sedangkan hak angket ini, muatannya sangat politis. Muatan dari hak angket ini adalah intervensi terhadap penegakan hukumnya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh DPR sekedar untuk membahas mengenai kebijakan KPK. Kita mesti membedakan hal tersebut.
Kemudian dari segi penyadapan, bahkan KPK itu sampai tahun 2015, diaudit oleh Kekominfo. Artinya dengan pengawasan tersebut, KPK tidak bisa serta merta melakukan penyadapan. KPK memberikan informasi lengkap tentang penyadapan ke Kekominfo. Bahkan lembaga seperti BIN, itu tidak diaudit oleh Kekominfo.
Kemudian pengawasan melalui masyarakat, KPK secara terbuka dan transparan melakukan sosialisasi terhadap penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan itu menjadi salah satu bukti, KPK juga diawasi oleh masyarakat. Jadi memang, KPK itu sudah diawasi oleh lembaga-lembaga lain. Yang menjadi permasalahan inti dari hak angket ini, arahnya memang bukan ke pengawasan, tapi untuk.mengintervensi politik pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pertanyaan : Muhammad Fadhil Haritsah_Biologi_UNJ
Mau tanya, yg MD3 itu kan disitu ada perubahan KPK jadi lahan Excecutive ya. Nah disitu KPK sesuai dengan keputusan MK bahwa sebagai Lembaga Independent. Yg saya tanyakan yaitu ada nya MD 3 itu setelah ada hak angket atau karena pada saat kasus E-KTP yg menjerat anggota DPR?
Jawaban :
Kalau berbicara tentang UU MD 3 dan hubungannya dengan hak angket itu, kita tidak bisa melakukan korelasi secara langsung. Karena UU MD 3 ini dirumuskan pada awal periode yaitu 2014 san berakhir pada 2019 nanti. UU MD 3 ini kemungkinan bisa direvisi, ketika ada DPR baru 2019 nanti. MD 3 dan putusan MK itu berada diruang yang berbeda. Putusan MK yang menjelaskan KPK adalah lembaga independen dan dekat dengan ranah yudisial, merupakab simpulan dari 17 judicial review yang dilakukan oleh berbagai macam pihak untuk KPK melalui UU KPK.
Dalam putusan MK tersebut, dijelaskan bahwa meskipun KPK merupakan pelaksana UU yang dibuat oleh DPR layaknya eksekutif, tetapi ranah kerja yang dilakukan oleh KPK itu lebih dekat dengan penegakan hukum. Sehingga lembaga independen seperti KPK, jika harus masuk ke (penggolongan) eksekutif, legislatif, yudikatif, maka lebih dekat ke ranah yudikatif. Ketika angket ini dilayangkan ke ranah yudikatif, maka.jelas sangat mengganggu supremasi hukum di Indonesia, karena ini muatannya politis, merupakan intervensi politik yang dilakukan DPR selaku “wakil.rakyat”. Jadi, tidak ada hubungan secara langsung antara UU MD3 dengan hak angket, tetapi UUU MD 3 tahun 2014 kemarin, menjadi salah satu justifikasi DPR untuk melakukan angket kepada KPK.

Pada termin kedua, moderator juga mendapatkan tiga pertanyaan. Berikut pertanyaan dan jawaban dari Narasumber yang telah dirangkum dari voice notes
TERMIN 2
Pertanyaan : Ahmad Haekal_Akuntansi_UNJ
Dalam pembuatan hak angket untuk kpk, apakah anggota Dpr mempunyai motif politik tersendiri? Jika iya, menurut pandangan pembicara, apa saja motif politik dalam pembuatan hak angket tersebut?
Jawaban :
Tentu hak angket ini memiliki kekuatan politis ya. Secara konstitusional hak angket ini memamg diatur dalam uud 1945, dan itu digunakan untuk menyelidiki penyimpangan terhadap UU yang dilakukan oleh pejabat negara. Sesuai dengan yang diatur oleh UU MD 3.
Berbicara tentang motif politik, sebenarnya saya sudah membuat tulisan tentang niat jahat hak angket ini. Tentu kita dapat menilai bahwa hak angket ini menjadi motif politik DPR untuk melakukan pertahanan sekaligus serangan balik terhadap KPK, terkait dengan kasus e-ktp. ketika DPR itu sadar bahwa KPK itu produk koreksi, mengapa hak angket ini dilakukan ketika KPK menolak membuka rekaman Miryam ( saksi kasus e-ktp) yang kabarnya dalam rekaman tersebut, Miryam menyebutkan banyak nama anggota DPR yang tersangkut kasus e-ktp.
Nah, proses pembukaan rekaman suara tersebut ditolak oleh KPK karena akan mempengaruhi validitas dari barang bukti tersebut. Sehingga untuk menghargai dan menghormati proses hukum yang berlaku, keputusan KPK untuk menolak membuka rekaman merupakan keputusan tepat sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, hak angket ini dikeluarkan setelah penolakan KPK untuk membuka rekaman. Berbicara motif politik, kita juga bisa menilai dari langkah langkah yang dilakukan oleh DPR untuk melancarkan hak angket ini.
DPR berniat untuk mengkoreksi kpk tetapi dengan mendatangi koruptor, terpidana korupsi di lapas sukamiskin. Mengintrogasinya terkait penegakan hukum yang ditimpakan atas dirinya (koruptor). Secara rasional, tentu saja jawaban yang akan diberikan oleh para oknum koruptor tersebut tidak akan objektif. Pengkoreksian macam apa yang dilakukan dengan langkah langkah seperti itu.
Ketiga membuka instagram DPR, kalian bisa melihat adanya propaganda propaganda yang dilakukan lembaga formal di negara ini, yang menyerang secara kelembagaan . Artinya, ini bukan sekedar upaya pengkoreksian biasa, tetapi menjadi upaya besar untuk “mengganggu kpk”.
Investigasi yang dilakukan tempo pada minggu lalu, menunjukkan bahwa ada tiga skenario yang akan menjadi ujung dari hak angket ini. Pertama pembubaran KPK, kedua Pelemahan KPK secara kewenangan, dengan penghapusan fungsi penyandapan dan sebagainya, serta ketiga untuk menyingkirkan penyidik-penyidik yang berbahaya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia
Terbongkar percakapan di grup whatsapp pansus hak angket, yang membuktikan bahwa tujuan pengadaan hak angket memang benar adanya, seperti hasil investigasi tempo diatas, yaitu melemahkan pemberantasan korupsi dengan mencoret KPK. Kemudian muncul pertanyaan, ketika tidak ada KPK, lalu pemberantasan korupsi fungsinya ada di siapa?
Kejaksaan dan kepolisian, dalam hal ini mungkin bisa dianggap tidak lebih baik dari KPK. Secara kepercayaan publik, kejaksaan dan kepolisian justru jauh lebih rendah dibandingkan KPK. Secara kinerja, kejaksaan dan kepolisian juga dinilai belum mampu untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga muncul lah KPK. Hak angket ini tentu ingin “merendam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia”. Kita bisa melihat dan menilainya dengan memperhatikan langkah langkah yang diambil oleh pansus hak angket dari DPR untuk KPK.

Pertanyaan : Mohamad Ghufron Santoso_UPI_Ilmu Pendidikan Agama Islam
Dipaparkan bahwa prosedur penetapan Hak Angket DPR kepada KPK itu cacat prosedur. Lalu, apa konsekuensi hukum bagi para pelanggar atau pelaku yg menjadi dalang cacatnya prosedur tersebut, dalam hal ini Fahri Hamzah?
Jawaban :
Prosedur yang mengatur tentang pengajuan hak angket dan segala macam hak yang dilakukan DPR itu diatur dalam UU MD3, yang dibuat sendiri oleh DPR. Bernicara tentang konsekuensi hukum harusnya hak angket ini batal demi hukum, karena melanggar prosedur. Dalam hal imi Fahri Hamzah, Setya Novanto dan segenap pimpinan yang lain, memaksakan diri untuk tetap menjalankan hak angket meski cacat hukum secara prosedur. inilah yang sangat disayangkan.
Selain cacat prosedur, pansus hak angket ini juga sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Seharusnya, diwajibkan masing masing fraksi mengirimkan representasinya dalam pansus tersebut. Dalam hal tersebut, masih ada 2 fraksi yang belum mengirimkan representasinya (PKS dan Demokrat). Oleh karena itu, idealnya hak angket ini batal. Tetapi karena proses didalamnya bukan hanya proses hukum, tapi juga ada proses politik, maka DPR melakukan unetical action dengan tetap menjalankan hak angket ini.
Selain hal hal yang disebutkan sebelumnya, dalam kasus ini kita juga berbicara akan konflik kepentingan pula. Banyak yang bergabung dalam pansus hak angket yang ternyata namanya juga disebut dalam surat dakwaan jaksa KPK dalam kasus korupsi e-ktp tanggal 9 Maret 2017 lalu. dan tentu kita tidak mampu melihat objekfitas dari pansus hak angket ini, karena didalamnya saja sangat rentan untuk terjadi konflik kepentingan.

Pertanyaan : Galuh_Unmuh Gresik_Psikologi.
Usulan saya. Saya rasa, tentang data2 yg telah di paparkan pemateri, hanya anggota forum ini yang tau. Masyarakat, ataupun mahasiswa yang belum masuk anggota groub ini, belum sepenuhnya tahu. Karena apa, berita perihal hal itu, sangat jarang sekali diangkat ke media. Jadi, apabila kita mau mengkaji lebih dalam, perlu waktu yang terjadwal khusus, dan anggotanya saya usulnya kurang lebihnya 50% dari mahasiswa seluruh indonesia, atau di buatkan forum langsung di berbagai daerah dan pusat.
Pertanyaan saya, apakah tidak terlalu dini, kita memberikan sebuah statemen salah atau benar, atas kebijakan itu. Sedangkan kita kurang ada bukti yang empiris, selaku akademisi untuk lebih mengkaji kasus tersebut. Soal hubungan kebijakan itu untuk KPK, apakah kita bisa mengkaji, seberapa daruratkah kondisi Lembaga KPK itu sehingga, mendapat hak angket dari DPR RI?. Saya belum bisa mengatakan sependapat atau tidak, karena belum ada data empiris & lembaga atau tokoh ahli yang berpengaruh di DPR pusat
Jawaban :
Kita tidak bisa mengandalkan media mainstream, karena yang ditampilkan bisa jadi sudah tidak objektif. Mungkin ini bisa jadi hal yang menjadikan kita, terutama penanya untuk melihat isu ini sebagai isu yang penting dan mendesak. Banyak pernyataan-pernyataan sikap yang dilakukan oleh ahli hukum tata negara, ada sekitar 140 dari organisasi ahli hukum tata negara Indonesia, yang menyatakan bahwa hak angket ini cacat prosedur, dan tidak sesuai untuk ditujukan ke KPK. Dan hanya sedikit saja ahli hukum tata negara yang menyatakan sebaliknya. Kemudian sebelum itu, para guru besar di Indonesia, menyatakan sikapnya terhadap hak angket. Mereka menyatakan hak angket ini penuh muatan politis dan tidak tepat untuk dilayangkan ke ke KPK, karena tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kemudian beberapa akademisi dari beberapa universitas seperti UGM, menyatakan sikap yang sama. Dan bisa di googling, bagaimana argumentasi dan data empiris yang dilakukan PUKAT UGM, ILUNINUI, yang menyatakan sikap yang sama. LSM seperti ICW, Transparansi Nasional Indonesia, dsb juga menyatakab sikap yang sama, bahwa hak angket ini merupakan upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan banyaknya elemen, tidak hanya mahasiswa saja, menyatakan sikap yang sama bahwa pemberantasan korupsi dilemahkan melalui hak angket ini. Sehingga menjadi bukti.yang kuat bahwa hak angket ini sangat mencenderai semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Nah, kemudian apakah kita bisa mengkaji seberapa daruratkah kondisi KPK itu, sehingga mendapat angket dari DPR?. Bagi DPR ini darurat, karena korupsi E-KTP sedang diungkap, yang melibatkan banyak anggota DPR, terutama ketua DPR. Itu bagi DPR itu darurat. Tapi bagu KPK, angket ini sangat tidak darurat, justru mengganggu dan mengintervensi proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama korupsi E-KTP.

Kalau bicara lebih darurat mana, harusnya DPR itu lebih menggodok UU Tipikor karena sekarang ini justru kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi itu masih sangat terbatas. Kalau bicara soal KPK adalah super body, sesungguhnya kewenangan KPK itu sangat terbatas.
Kita bisa ambil contoh, saat ini UU Desa memberikan dana 1M untuk 1 desa. Bisa dibayangkan berapa banyak dana yang digelontorkan pemerintah untuk desa. Tapi, KPK tidak bisa menyentuh ranah desa. Karena dalam UU Tipikor, kewenangan yang dimiliki KPK hanya sebatas pada pejabat negara. Pejabat negara dalam hal ini yang dihitung hanya sampai layer bupati dan walikota. Hal tersebut menunjukan bahwa UU Tipikor perlu diupgrade, untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kemudian korupsi ranah privat tidak bisa juga disentuh KPK. Padahal itu sangat banyak dan sangat berpotensi merugikan negara, dan juga tentunya merupakan prilaku korup. Sebagai contoh, di Singapura jika ada guru kelas yang mengajar les privat (dirumah) untuk murid kelasnya, maka guru tersebut bisa dikasuskan dalam hal korupsi. Tapi KPK terbatas. Dari dulu, UU Tipikor tidak pernah masuk dalam Prolegnas. Artinya, DPR melihat ketika UU Tipikor dioptimalkan, maka pemeberantasan korupsi akan merajalela dan kuat.

Tanggapan Penanya :
Jadi, apakah ada lembaga penegak hukum yang bisa menjerat ketidakkonsistenan DPR-RI (dalam hal ini pengajuan Hak Angket)? Kalau tidak ada, lalu apakah tindakan yg harus dilakukan oleh segenap elemen masyarakat untuk menghentikan Hak Angket DPR-RI kepada KPK yang sedang bergulir?
Jawaban :
Ini yang sebenarnya jadi jalan yang sulit untuk menghentikan hak angket ini, karena ini merupakan hak yang diatur secara konstitusi oleh UUD. Ada dua jalur yang bisa dilakukan, pertama kita mendesak DPR untuk mencabut hak angket ini, karena DPR yang mengajukan, maka DPR yang mencabut. Kedua upaya yang sedang dilakukan oleh elemen-elemen seperti wadah pegawai KPK dan akademisi adalah melalui judicial review terkait hak angket tersebut, apakag tepat ditujukan ke KPK atau tidak.
Menurut saya langkah yang kedua bisa menjadi langkah yang konkret. Tetapi secara keseluruga , hak angket ini hanya akan berhenti dengan total ketika ada political will dari DPR untuk.menghentikannya. sehingga, gerakan-gerakan mahasiswa yang ada, lintas elemen, dsb, salah satunya ditujukan untuk mendesak DPR untuk segera mencabut hak angket ini karena segala mencabut keputusan yang ada ditangan mereka. Selain itu, sebenarnya kita juga bisa mendesak Presiden Jokowi untuk mengkonsolidasikan partai-partai pendukungnya untuk mencabut diri dari pansus angket, namun langkah itu sangat politis, dan sangat tricky untuk preseiden Jokowi.

Dengan terjawab seluruh pertanyaan dan tanggapan di kedua termin, maka Simpul Bangsa #6 sudah memasuki penghujung. Moderator mencukupkan pertanyaan dan mempersilahkan Narasumber untuk memberikan closing statement.
Sebagai penutup, Saudara Mujab menyampaikan bahwa Hak Angket ini memang tidak akan lepas dari Pengungkapan Korupsi e-KTP. Secara timing sekaligus korelasi kepentingan, Hak Angket juga dinilai sebagai serangan balik terhadap pengungkapan mega korupsi e-KTP. Dalam sejarahnya, KPK dapat tetap berdiri sampai karena dua hal, yaitu Presiden dan Rakyat. KPK merupakan produk politik dan bisa jadi alat politik. Tinggal siapa yang mengendalikannya. Maka jadikanlah KPK sebagai alat politik rakyat, yang berada pada semangat yang sama dengan rakyat dalam memberantas korupsi.
“Karena Bung Hatta tidak korupsi
sampai mati dia tak bisa beli sepatu Bally
Tak banyak pemimpin seperti Bung Hatta,
memimpin tanpa menguras harta negara

Kini korupsi masih belum juga mati
walau penghasilan pejabat semakin tinggi
Boro-boro mengabdi untuk negeri
malah sibuk perkaya kerabat sendiri
Saat para pejabat semakin banyak tertangkap.
masih bisakah kita berharap?”
(Najwa Shihab)
Waktu sudah menunjukkan pukul 22:30 WIB. Moderator mempersilahkan Saudara Alfi Ramadhan untuk menyerahkan apresiasi berupa sertifikat penghargaan. Dengan usainya sudah seluruh rangkaian acara, maka menjadi akhir dari Simpul Bangsa #6. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian diskusi sampai akhir, semoga apa yang diharapkan dengan mengikuti diskusi ini dapat tercapai.
Sampai bertemu di Simpul Bangsa selanjutnya!
#Akar Perjuangan
#BergerakwalauTergantikan
#HidupMahasiswa
#HidupRakyat Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *