CATATAN SIMPUL BANGSA #4

Kamis (18/05/17) telah terlaksana Simpul Bangsa #4. Diselenggarakan oleh Departemen Sosial dan Politik BEM FE UNJ, berbagai mahasiswa dari lintas prodi di UNJ menghadiri kajian dan diskusi bersama. Acara dimulai pada pukul 16:25 WIB – 18:00 WIB di Ruang 1013 Gedung Raden Ajeng Kartini.

Tema yang kami angkat adalah “Pemerintah perlahan cabut subsidi dan naikkan tarif bahan bakar, lantas bagaimana kondisi rakyat ?”. Secara bahasan, tema ini mencakup wacana pemerintah yang akan mencabut subsidi pemakai daya listrik 900 VA yang direalisasikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 tentang perubahan atas peraturan menteri ESDM No. 28 tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) pada bulan Februari 2017 dan kondisi Bahan Bakar Minyak saat ini disaat harganya dapat dikatakan turun secara global.

Memasuki inti dari Simpul Bangsa #4, Akbar Kurnianto selaku moderator mempersilahkan Bapak Dicky Iranto, S.E.,M.Si untuk menyampaikan materi. Sebagai seorang pakar ekonomi di FE UNJ, beliau mengatakan bahwa dalam analisis, pandangan umum mengenai ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu secara normatif (tergantung pada norma atau keyakinan yang dipegang teguh, sehingga dapat mempengaruhi “keberpihakan atau independensi” nya) dan secara praktis (berdasarkan praktik).

Merefleksikan kembali tujuan dari ekonomi, yaitu tercapainya kesejahteraan, maka tugas pemerintah dalam bidang ini adalah membantu memberikan kesejahtetaan yang merata kepada masyarakat. Namun yang menjadi persoalan, kadang cara yang diambil oleh pemerintah laiknya obat. Bisa manis atau pahit.

Mengerucut pada bahasan mengenai subsidi energi dan BBM. Bantuan uang dari pemerintah atau akrab dengan sebutan subsudi, asalnya dari APBN, khususnya sekror pajak. Negara dengan pajak yang besar, memiliki kemampuan subsidi yang besar pula. Sehingga optimalisasi pajak merupakan salah satu penentu kemampuan subsidi suatu negara. Seperti Prancis yang membebankan 60% pajak kepada masyarakatnya. Dari besaran tersebut akan dialokasikan menjadi subsidi pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, termasuk bahan bakar.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah sasaran dari subsidi. Dalam Undang-Undang Pasal 7 Undang-Undang No.30 tahun 2007 dan Pasal 4 Undang-Undang tentang ketenagalistrikan menyatakan bahwa subsidi hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Sementara dalam kondisi riil masih ada rumah tangga yang mampu namun menikmati subsidi listrik. Sehingga perlu diakui menyalahi amanat undang-undang.

Sampai dengan akhir tahun 2016 terdapat 46 juta rumah tangga yang menerima subsidi listrik. Diantaranya 23 juta rumah tangga daya 450 VA dan 23 juta rumah tangga daya 900VA. Sedangkan TNP2K memberi data bahwa rumah tangga dengan kesejahteraan 40% terendah (atau miskin) hanya sejumlah 25,7 juta. Maka kesimpulannya ada 20,3 juta rumah tangga yang tak berhak menerima subsidi namun merasakan subsidi.

Saat ini tidak berarti konsumen rumah tangga 450 VA merupakan masyarakat miskin. Misalnya bisnis kos-kosan yang menggunakan daya 450VA, namun pemilik kosan tidak termasuk orang miskin yang semestinya merasakan subsidi.

Kemudian dari 23 juta konsumen rumah tangga 900 VA, masih mengacu pada data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hanya 4,05 juta rumah tangga yang berhak. Sekaligus mengartikan bahwa 18,95 juta konsumen rumah tangga tidak layak subsidi, namun dapat merasakan subsidi.

Sebagai informasi, pemerintah pada tahun 2017 telah menambah pagu jumlah rumah tangga yang menerima subsidi dari yang awalnya 24,7 juta rumah tangga menjadi 25,7 juta rumah tangga. Jadi sebagai perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero) yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam hal pengelolaan listrik di Indonesia, pencabutan subsidi sebesar 30% secara bertahap tersebut tidak dilakukan sembarangan. Seperti halnya konsumen rumah tangga 450 VA yang masih diberikan subsidi. Pun dengan konsumen rumah tangga 900VA yang dibagi menjadi dua, yaitu subsidi R1/ 900 VA, dan non-subsidi R1/ 900 VA-RTM. Penekanan hanya pada upaya penerapan subsidi tepat sasaran.

Upaya penerapan subsidi yang tepat sasaran ini dapat dikatakan baik. PT. PLN Persero merupakn perusahaan BUMN yang senantiasa defisit. Secara ekonomi, perusahaan yang defisit lalu mendapat suntikan dana dari pemerintah maka dikategorikan sebagai Perusahaan yang tidak sehat. Maka dengan penerapan subsidi tepat sasaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan arus kas (cash flow) PT. PLN Persero.

Di lain pihak, pemerintah juga harus memperhatikan apakah penerapan kebijakan subsidi tepat sasaran tersebut benar menyasar pada orang yang tepat. Dalam hal ini tidak semakin membunuh rakyat miskin akibat tarif daya listriknya tergolong yang dicabut perlahan dan di naikkan tarifnya. Mungkin salah satu caranya adalah dengan menyiapkan seperti halnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) atau Cash Transfer. Langkah ini sekaligus dapat mendekatkan jarak pemerintah dengan rakyatnya, yaitu dengan memutus rantai sarana melalui PT. PLN Persero. Namun jika langkah ini diterapkan juga perlu antisipasi kemungkinan korupsi dengan transparasi yang baik dan mekanisme pemberian yang tepat, serta benar-benar difungsikan sebagai bantuan pembayaran tarif listrik bulanan, bukan yang lain oleh masyarakat.

Kemudian untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) perlu dibedakan dengan Minyak Mentah. Pun halnya denyan harga. Saat ini harga minyak mentah memang mengalami penurunan, namun bagaimana dengab harga BBM yang kerap dipakai oleh masyarakat seperti Premium, yang ketersediaannya sudah mulai sedikit dan jarang di beberapa lokasi Pertamina, serta Pertalite yang mulai diarahkan sebagai pengganti dari premium?

BBM merupakan hasil olahan dari minyak mentah. Dalam pengolahan tersebut memerlukan biasa (cost) maka harga yang muncul merupakan harga yang dibebankan atas biaya pengelolaan dari minyak mentah menjadi BBM.

Namun, kita tidak dapat terlena dengan rendahnya harga minyak mentah saat ini. Karena proyeksi dua tahun kedepan, bisa saja akan naik harganya. Tergantung dari negara (perusahaan) pendali perminyakan pertama, yakni Rusia, dan kedua, yakni Amerika Serikat.

Ini dapat menjadi pelajaran yang besar bagi Indonesia yang secara alamiah memiliki ketersediaan minyak mentah yang sangat potensial namun masih membutuhkan asupan dari luar, dengan impor. Seperti halnya dengan OPEC (Organization of The Petroleum Exporting Countries; Organisiasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi) yang dapat mempersiapkan strategi kedepan untuk menstabilkan dirinya ketika kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan diterapkan.

Seusai pembahasan materi, moderator memberi kesempatan audiens bertanya sebayak tiga termin. Di setiap termin terdapat tiga sampai empat orang penanya dan pemberi tanggapan. Audiens yang hadir sangat antusias untuk bertanya atau mengonfirmasi dan mengutarakan analisis pribadinya.

Memasuki penghujung Simpul Bangsa #4, harapannya adalah agar tujuan penerapan subsidi tepat sasaran dapat tercapai dan selain fokus terhadap pencabutan subsidi secara bertahap serta penaikan tarif dasar listrik, mahasiswa juga sangat perlu memperhatikan isu yang dampaknya lebih besar lagi.

Sampai jumpa di Simpul Bangsa selanjutnya!

#BergerakWalauTergantikan
#AkarPerjuangan
#HidupMahasiswa
#HidupRakyatIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *