Catatan Simpul Bangsa #1

SIMPUL BANGSA

Pemilihan pemimpin selalu memiliki peranan penting, tak peduli dalam lini manapun. Hal itu disebabkan karena setiap pemimpin akan menentukan “nasib” banyak orang yang kelak akan dipimpinnya.

Pada Senin, 3 April 2017 lalu telah berlangsung Simpul Bangsa (Silaturahim Mahasiswa Peduli Bangsa) perdana, yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial dan Politik BEM FE UNJ. Berlokasi di Ruang Serba Guna Fakultas Ilmu Sosial (RSG FIS), antusiasme mahasiswa sangat baik dalam mengikuti kajian ini. Sejumlah 46 Orang Mahasiswa berkumpul untuk berdiskusi bersama.

Pembahasan dalam Simpul Bangsa perdana ini adalah seputar Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, yang bertemakan “Ada Apa Dengan Pilgub DKI Jakarta. Episode: Mengupas Putaran Kedua”. Demi kelengkapan informasi, kami menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Noval Abuzar (Ketua Presidium Pemuda Djayakarta) dan Ibrohim (Peneliti Muda Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi). Diskusi ini dipandu oleh Fiko Alfiantoro (Komandan Pandawa FE UNJ 2017) sebagai moderator.

Sebagai awalan, diskusi ini menyoal tentang catatan-catatan penting pada putaran pertama. Ibrohim membuka dengan pernyataan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub DKI Jakarta 2017 dengan jumlah suara masuk sebesar 5.564.313, ternyata mengalami peningkatan sebesar 8,95% dibanding Pilgub DKI Jakarta putaran II tahun 2012 lalu.

Ibrohim yang merupakan Peneliti Muda Perludem memaparkan bahwa terdapat 83 temuan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 200 TPS. Jika dirinci, terdominasi oleh adanya penyelewengan form C6 dan Surat Keterangan pengganti E-KTP, bahkan ada mobilisasi massa untuk masuk kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Sedangkan dari hasil pantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di 940 TPS -menggunakan random sampling-, ditemukan beberapa pelanggaran yang semestinya dapat diminimalisasi. Seperti dalam hal ketepatan waktu pembukaan TPS, kelengkapan logistik pemungutan suara, pemasangan DPT di TPS, pemakaian atribut saksi pasangan calon di TPS, dan akomodasi protes pemilih kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Lalu Noval Abuzar mengaminkan pernyataan Ibrohim mengenai peningkatan partisipan pemilih. Noval menambahkan bahwa tingkat kerawanan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 ini berada di tingkat pertama. Hasil tersebut merepresentasikan bahwa dinamika selama proses Pilgub DKI Jakarta masih butuh pengawasan dan pengamanan yang lebih. Menurut Noval, terdapat beberapa hal dalam Pilgub DKI Jakarta yang bisa masuk kedalam rekor MURI. Salah satunya adalah jumlah penggunaan surat suara secara full (100% + 2,5%) dibeberapa TPS. Hal tersebut di satu sisi dapat menjadi indikator bahwa rakyat telah sampai pada tingkat melek politik, naamun di lain sisi juga dapat menjadi indikasi kecurangan.

Di samping itu, dalam hal budgeting, penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta yang ternyata mencapai 487 milyar juga layak dimasukan ke dalam Rekor Muri. Masih menurut Noval, diputaran pertama lalu terasa sekali aroma entitasnya. Jika pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2012, entitas kebetawian lebih kental, maka untuk pilgub tahun ini yang sangat terlihat adalah entitas keagamaannya.

Hal demikian terlihat dari elektabilitas pasangan calon yang selalu dinamis, bahkan cederung berubah secara drastis. Selain kental dengan entitas keagamaan, Pilgub DKI Jakarta juga kental dengan aroma kepentingan politik. Pernyataan Antasari Azhar pada H-1 pemungutan suara memberi dampak yang besar bagi elektabilitas bahkan perolehan suara paslon nomor 1.Kentalnya aroma kepentingan politik tersebut juga ditandai dengan banyaknya lembaga survei atau konsultan politik yang secara gamblang menunjukan keberpihakannya.

Kemudian pada sesi kedua kami membahasan prediksi untuk putaran kedua. Ibrohim menyatakan bahwa dasar dari pelaksanaan putaran kedua adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI Pasal 10. Ibrohim juga memprediksi bahwa akan terjadi peningkatan partisipasi lagi, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tindak pelanggaran, bahkan kecurangan seperti pada putaran pertama. Dirinya menambahkan, bahwa kemungkinan penyumbang pelanggaran diputaran kedua, berada pada data pemilh. Untuk mencegah pelanggaran pada data pemilih, Ibrohim menyarankan agar para KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atau PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) dapat memastikan data pemilih melalui website KPU (Komisi Pemilihan Umum). Masih menurut Ibrohim, mahasiswa mempunyai peranan penting dalam hal pengawasan setiap tahapan pilgub DKI Jakarta.

Tiba pada gilirannya, Noval berpendapat bahwa keadaan sosiologi politis diputaran kedua nanti akan terbelah menjadi dua (50:50). Mengingat banyaknya pemilih rasional di DKI Jakarta. Terkait dengan tingkat partisipasi pemilih, Noval juga meyakini bahwa akan terjadi peningkatan kembali sebagai akibat keterkaitan dengan entitas agama dan politik. Dirinya juga menyoroti keanehan pada penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU, dimana saat ini terdaftar sekitar 7,2 juta DPS. Padahal, jika melihat dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) (7,1 juta) + DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) (2,4 juta) diputaran pertama lalu, mestinya ada sekitar 7,34 warga DKI Jakarta yang terdaftar dalam DPS.

Dalam hal kejanggalan dalam penetapan DPS ataupun DPT yang turun dari daftar pemilih di Pemilu Presiden 2014 lalu, Noval menyoroti kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Namun tidak hanya sampai pada Dukcapil, Noval juga menyoroti kinerja KPUD DKI Jakarta, yang tidak bisa menyentuh beberapa titik _(blind spot)_ untuk pendataan pemilih ataupun pembukaan TPS. Selain itu, potensi pelanggaran teknis dari KPPS juga menjadi tanggung jawab KPUD sepenuhnya, yang kemudian dapat dibilang kurang baik dalam delivery materi ketika Bimbingan Teknis. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat begitu besarnya anggaran yang telah dikeluarkan dalam setiap bimbingan teknis tersebut.

Sebagai pemilik KTP DKI Jakarta, mahasiswa yang berdomisili di Jakarta mempunyai peran besar dalam pesta demokrasi ini. Secara personal, mahasiswa yang memiliki KTP DKI Jakarta dapat mendukung penyelenggaraan pemilihaan gubernur DKI Jakarta dengan banyak cara. Seperti tidak golput dan mengajak warga lain untuk berpartisipasi. Secara umum, mahasiswa (baik warga DKI Jakarta atau non DKI Jakarta) juga bisa melakukan pengawasan secara personal maupun kelembagaan. Lebih dari itu, menurut Noval mahasiswa diharapkan dapat mendinginkan suhu politik di ibukota saat ini. Mengingat potensi kegaduhan politik tidak akan berhenti sampai pada pelantikan Gubernur DKI Jakarta terpilih saja. Ada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa kegaduhan pollitik ini dapat berlanjut sampai ke Pilgub se-Jawa hingga Pilpres 2019 nanti.

Pada akhir sesi, Fiko Alfiantoro sebagai moderator menyimpulkan bahwa Pilgub ibukota ini semisal dengan ronde pertama perebutan RI 1, yang mana di dalamnya terdapat banyak kepentingan politik pada tiap tahapan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, mahasiswa harus bijak dalam menghadapi isu di situasi pilgub seperti ini, dan tentunya selalu mengawasi setiap tahapan yang ada.

Simpul Bangsa perdana telah sampai pada penghujung acara. Dengan khidmat dan mengharap agar Putaran Kedua Pemilhan Gubernur DKI Jakarta dapat berjalan dengan lancar, baik dan sesuai dengan asas Luber Jurdil, kemudian Alif Aditya membacakan doa. Selepas membaca doa, pembawa acara secara resmi menutup Simpul Bangsa Perdana.

Nantikan Simpul Bangsa Selanjutnya!

#AkarPerjuangan

#HidupMahasiswa

#HidupRakyatIndonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *